OPINI – TAHUN 2013 TAHUN AJANG PENCITRAAN

Selamat Tahun baru 2013, ucapan itu yang baru-baru ini kita dengar, masih ada waktu satu tahun lagi menjelang 2014 saat berlangsungnya pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan presiden di Indonesia. Namun, hirukpikuk perpolitikan negeri ini sudah begitu riuhnya.
Bukan hanya perang isu dan saling menjatuhkan lewat kasus-kasus hukum bernuansa politik, tetapi juga lewat peran pencitraan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sudah pasti tak akan memperpanjang masa jabatannya pada 2014 masih tetap sibuk dengan politik pencitraannya, seperti kita lihat baru-baru ini, Presiden SBY mulai mengikuti jejak Jokowi Dodo dengan “blusukan”. Demikian pula dengan tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin. Di antara mereka ada yang sudah terangterangan maju sebagai calon RI-1 dengan dukungan partai politiknya seperti Aburizal Bakrie (Partai Golkar), Prabowo Subianto (Partai Gerindra) maupun Hatta Rajasa (Partai Amanat Nasional).
Namun ada pula para tokoh yang masih malu-malu menyebut dirinya sebagai calon presiden, tetapi gencar melakukan praktik pencitraan seperti Mahfud MD, Chairul Tanjung, Dahlan Iskan,dan termasuk dalam hal ini adalah Jusuf Kalla.Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini tak dicalonkan oleh partainya, tetapi banyak pihak dan partai yang ingin mengusungnya. JK pun tampaknya tak menyembunyikan hasrat untuk naik pangkat menjadi RI-1.
Contoh keberhasilan politik pencitraan dilakukan oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Jokowi dan Ahok. Keduanya sukses menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mengalahkan petahana Fauzi Bowo. Selain memang karena rakyat Jakarta sudah jenuh, strategi kampanye yang mengandalkan pencitraan Jokowi- Ahok memang dapat dikatakan brilian. Sayangnya kebanyakan praktik pencitraan justru tak berjalan baik.
Presiden SBY yang berupaya mempertahankan citranya sebagai salah satu tokoh yang diakui dunia justru mendapatkan cibiran di negeri sendiri. Salah satu contoh adalah ketika SBY mendapatkan gelar bangsawan dari Kerajaan Inggris, pada saat yang bersamaan di negerinya sendiri dia dikecam karena tak peduli terhadap kerusuhan antar etnik di Lampung yang terjadi pas bersamaan dengan pemberian gelar tersebut.
Di kalangan para “capres”, Aburizal Bakrie (ARB) juga berupaya menampilkan citra dekat dengan masyarakat kelas menengah bawah. Berbagai kegiatan model kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) zaman Orde Baru dilakukan ARB dengan dukungan Partai Golkar dan stasiun-stasiun televisi miliknya. Sayangnya, pencitraan ARB dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena publik masih mengaitkan dirinya dengan berbagai masalah yang menimpa perusahaan-perusahaan miliknya.
Sebut saja kasus pajak yang diduga melibatkan PT Bumi Resources dan anak-anak usahanya serta peristiwa semburan lumpur panas yang menenggelamkan belasan desa di Sidoarjo yang dituding sebagai tanggung jawab salah satu perusahaan milik keluarga Bakrie,Lapindo Brantas Inc. Calon-calon presiden yang lain pun sama saja.
Prabowo Subianto yang juga menerapkan strategi mendekatkan diri kepada kaum petani dan nelayan juga tak bisa lepas dari stigma pelanggaran HAM terhadap para aktivis selama akhir Orde Baru dan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Hatta Rajasa juga belum dapat meningkatkan kredibilitasnya meskipun PAN sudah mendukung habis-habisan ditambah posisinya sebagai menko perekonomian sekaligus besan Presiden SBY.
Lain lagi dengan Dahlan Iskan (DI) yang juga disebutsebut sebagai salah satu capres alternatif. Pada awalnya, berbagai tindakan DI menuai decak kagum dan mengesankan bahwa Menteri Negara BUMN ini adalah pemimpin yang merakyat dan peduli terhadap persoalan masyarakat.
Nah, mengapa sering kali pencitraan ini tak efektif dan hanya mengundang cibiran? Jawaban yang paling sederhana adalah tidak dimanfaatkannya peranan hubungan masyarakat (humas) atau public relations (PR) secara proporsional dalam strategi pencitraan tersebut. Pencitraan tidak bisa hanya dilihat dari bagaimana seseorang memanfaatkan media maupun menyajikan penampilan yang tak biasa di depan umum.
Citra atau image jelas berbeda dengan reputasi karena citra bisa dibangun dengan cepat, sementara reputasi tidak demikian. Reputasi muncul karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Sebaik apa pun seseorang membangun citranya, tak akan ada artinya jika dia tidak mendapatkan kepercayaan atau trust dari masyarakat. Dengan kata lain, publik akan melihat dari sisi reputasi, bukan sekadar pencitraan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s