Opini : Representasi Budaya Aceh Dalam Upaya Resolusi Konflik (Pilkada Aceh) Dengan Menggunakan Strategi Settlement

Akhir-akhir ini situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Aceh yang damai dan tentram kembali diusik. Perdamaian yang telah lama dicita-citakan oleh masyarakat Aceh padahal telah terwujud pasca penandatanganan MoU (Memorendum Of Understanding) antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005 silam. Penandatanganan perjanjian tersebut padahal merupakan awal dari harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan hidup yang lebih baik. Namun harapan itu kini telah direnggut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sarat dengan kepentingan.

Masyarakat Aceh sendiri kini harus menelan pil pahit akan hal tersebut, dimana kondisi yang terjadi sekarang tidak sesuai lagi dengan harapan yang telah lama diimpikan, yakni Aceh yang damai. Kini masyarakat Aceh kembali dihantui oleh teror ledakan-ledakan bom molotof hingga nyaringnya bunyi tembakan yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Dan dikarenakan oleh hal tersebut kebanyakan dari masyarakat Aceh jadi takut untuk keluar dari rumah sendiri.

Selain mengakibatkan ketidak nyamananan yang terdapat didalam tubuh masyarakat Aceh, teror-teror yang berujung konflik tersebut akhirnya juga berimbas terhadap pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu Pilkada, karena alasan keamanan Pilkada Aceh yang seyogyanya direncakan akan dilaksanakan pada bulan November 2011 silam, akhirnya dengan terpaksa harus ditunda hingga bulan April 2012 mendatang.

Konflik yang telah bergejolak pada saat ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya terjadi karena dilatar belakangi oleh Pilkada itu sendiri. Dimana konflik tersebut diyakini terjadi antara elit-elit politik Aceh yang mempunyai kepentingan di dalam Pilkada Aceh. Karena jika kita menurut kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh, kasus ini bermula saat MK memutuskan menghapus Pasal 256 UU No 11/2006 atau UU Pemerintahan Aceh yang menolak jalur perseorangan. Pasal tersebut dianggap oleh MK mendiskriminasi hak-hak individual untuk berpartisipasi dalam politik. Penghapusan pasal itu kemudian memberi kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk kembali maju dalam Pilkada dari jalur perseorangan dan konflik pun terjadi.

Pada Pilkada saat ini, representasi parpol jelas tidak lagi menginginkan adanya calon independen, karena bisa menjadi “buldozer politik” baru yang menggusur zona nyaman kepartaian. Kenyataan ini kemudian membuat para analisis sampai pada kesimpulan bahwa kekerasan bersenjata yang muncul belakangan ini erat kaitannya dengan Pilkada Aceh. Bahkan ada yang menyebut bahwa kekerasan tersebut hanya untuk “menghempang” pencalonan Irwandi Yusuf. (http://waspadamedan.com)

Krisis demokrasi ini tentunya diharapkan merupakan bagian dari proses pendewasaan perpolitikkan lokal di Aceh. Kesadaran akan kepentingan yang lebih besar akan tumbuh jika politik tanpa pemaksaan dan kekerasan dapat diwujudkan, kemudian hal ini diharapkan akan menjadi pemahaman bersama para elit politik yang ada di Aceh. Jadi dapat diambil sebuah kesepakatan bahwa konflik (kekerasan) yang terjadi di Aceh pada umumnya melibatkan antara pihak partai politik dengan independen. Hal tersebut bukanlah tebakan yang asal-asalan, karena jika kita melihat kebelakang, konflik terjadi bermula setelah MK memutuskan untuk menghapus Pasal 256 UU No 11/2006 UU Pemerintahan Aceh.

Maka untuk menghindari konflik dan teror ini semakin besar, dan juga untuk menghindari jatuhnya korban lain, maka dibutuhkan sebuah resolusi konflik. Resolusi yang terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan budaya, yaitu budaya Aceh itu sendiri. Dan penulis menemukan sebuah strategi resolusi konflik yang mana strategi tersebut secara teknis juga ikut merepresentasikan budaya Aceh, dan strategi penyelesaian konflik tersebut adalah strategi settlement. Opini ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap konflik Pilkada yang terjadi di Aceh melalui sebuah strategi yang melibatkan unsur dari budaya Aceh sendiri. Sehingga konflik Pilkada yang terjadi di Aceh dapat segera berakhir.

Dengan melihat kondisi terkini situasi keamanan Aceh sejak menjelang tutup tahun 2011, dan mengawali awal tahun 2012 sangatlah tidak kondusif. Pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa dengan menggunakan piranti tempur terjadi dalam hitungan hari saja. Sejak tanggal 14 Desember 2011 hingga 5 Januari 2012 telah terjadi lima kasus aksi penembakan oleh orang yang tidak dikenal yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan 13 orang lainnya terluka, dan kabarnya rumah dari mantan gubernur Aceh periode 2007-2012 atau calon gubernur 2012-2017, Irwandi Yusuf tidak luput dari incaran teror, rumahnya dilempari granat beberapa waktu lalu. Bahkan, Selasa dinihari pukul 03.00 WIB (10/1), giliran rumah anggota DPRK, Misbachul Munir alias Rahul, yang juga calon Bupati Aceh Utara yang maju melalui jalur independen, di Desa Kedai Krueng, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, ikut juga diberondong oleh sekelompok orang tak dikenal. (http://www.bharatanews.com)

Dari insiden yang dialami oleh dua tokoh Aceh tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teror penembakan dan pembunuhan yang terjadi itu, bukan dilatarbelakangi oleh tindakan kriminal atau motif ekonomi yang gemar dibicarakan dibeberapa media massa. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis, konflik yang terjadi tersebut memang sengaja dilakukan untuk menciptakan sebuah situasi mencekam bagi masyarakat Tanah Rencong. Karena pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut ingin mengacaukan jalannya Pilkada Aceh.

Dan ternyata aksi teror Pilkada yang digencarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut berhasil menciptakan kondisi ideal yang memang telah mereka harapkan. Rakyat Aceh umumnya, dan para petinggi pemerintahan khususnya, saat ini menderita tekanan psikologis. Mereka was-was sambil menunggu kapankah mereka akan mendapat giliran kiriman granat atau dihadiahi puluhan proyektil yang dimuntahkan dari laras senjata tempur M-16 atau AK-47. Dan akhirnya sambil menunggu situasi keamanan yang kondusif, pesta demokrasi pun dengan terpaksa harus diundurkan untuk beberapa saat.

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Hal ini sudah diakui sejak zaman dahulu. Dalam konteks budaya dan sejarah Aceh, keberadaan masyarakat adat sudah ada dan diakui sejak lama. Secara umum mereka menyebut dirinya sebagai Ureueng Aceh atau Orang Aceh.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh terdapat beberapa kelompok etnik/adat dengan identitas dan keberadaan sesuai sejarah keturunan, wilayah, dialek bahasa, sosial budaya, dan hukum-hukum tradisional. Setiap kelompok ini merupakan kelompok otonom dan independen dalam mengatur komunitasnya sebagaimana halnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Unit terkecil dari kelompok masyarakat adat ini disebut gampông (gampông itu setara dengan desa). Setiap gampông dikepalai oleh seorang Keuchik atau Geuchik (kepala desa). Setiap gampông ada sebuah meunasah yang dipimpin oleh seorang Imum Meunasah. Beberapa gampông akan tergabung dalam unit yang lebih besar yang disebut Mukim. Setiap Mukim dikepalai oleh seorang Imuem Mukim.

Pada zaman dahulu mukim dipimpin oleh seorang Ulee Balang, yaitu Panglima Kesultanan. Dalam tingkat gampông dan mukim ini terdapat institusi adat yang berperan dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Di samping itu juga terdapat hukum adat yang otonom di setiap unit wilayah.

Banyak gejolak timbul dalam masyarakat, seperti pertikaian, musyawarah, keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Dalam masyarakat Aceh sebenarnya masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan secara adat selama institusi adat dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan hal tersebut sudah dilakukan sejak turun temurun.

Di Aceh terdapat banyak sekali perangkat adat, perangkat adat disini adalah mereka-mereka yang memimpin, mengatur atau mengelola sumber daya di instansi adat pada posnya masing-masing. Dari sekian banyak perangkat adat, ada beberapa perangkat yang cukup terkenal dan fenomenal, pemuka adat tersebut antara lain ada Tuha Peut, dan juga Tuha Lapan.

Tuha Peut adalah perangkat adat yang memberikan pertimbangan dan pengambil keputusan dalam rapat mukim. Tuha Peut terdiri dari beberapa unsure, yakni tokoh masyarakat, kalangan kepemudaan, kalangan pedagang, dan kalangan petani.

Tuha Lapan adalah perangkat adat yang terdapat di tingkat mukim yang merupakan pembawa aspirasi dari masyarakat. Jika Tuha Peut sama dengan DPR di tingkat mukim/ gampông, Tuha Lapan merupakan MPR. Penamaan “Tuha Lapan” diambil dari delapan penjuru mata angin.(http://www.jkma-aceh.org)

Konlik-konfik yang terjadi di Aceh, tentu akan memberikan trauma tersendiri terhadap masyarakat aceh. Ditambah lagi dengan sejarah konflik yang terjadi di masa lalu dalam kurun waktu yang sangat panjang (Konflik NKRI vs GAM). Sekarang, benih-benih konflik ini seakan-akan kembali lagi, bahkan dalam bentuk yang lebih parah dikarenakan konflik tersebut terjadi di internal Aceh sendiri, yakni Konflik Pilkada dalam pemilihan Gubernur baru Provinsi Aceh 2012. Maka dari itu, untuk menyelesaikan konflik tersebut dan menghindari konflik yang akan semakin besar, strategi Settlement dalam rangka Resolusi Konflik merupakan solusi yang sangat efektif. Settlement sendiri berarti penyelesaian, penyelesaian dengan cara memberikan ruang kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mengkaji penyebab-penyebab konflik dan mencari solusi atas konflik tersebut, agar lebih efektif maka dihadirkan mediator. Dalam strategi settlement ini, diharapkan penyelesaian konflik hingga ke akar permasalahan sehinnga menghindari konflik ini kembali mencuat di kemudian hari. Berbeda dengan strategi termination, yang mana hanya melakukan susatu aktifitas untuk memberhentikan konflik yang terjadi untuk sementara.

Dalam strategi settlement, nantinya akan ikut dihadirkan pula para pemuka-pemuka Aceh sebagai penengah, dan juga dengan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Konsep settlement ini pada dasarnya hampir sama dengan budaya yang sudah berlangsung di Aceh sejak dulu, yaitu dengan melibatkan tuha peut dan tuha lapan, yang merupakan komponen penting dalam menyelesaikan segala permasalahan di Aceh. tuha peut dan  tuha lapan ini merupakan orang-orang yang dituakan dan dihormati yang berasal dari pemuka-pemuka Aceh yang selama ini bisa dikatakan kurang dilibatkan dalam menyelesaikan konflik  Pilkada Aceh.

Budaya Asli Aceh ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh orang Aceh terdahulu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi, yaitu dengan musyawarah dan mufakat yang menghadirkan tuha peut dan tuha lapan. Dalam kasus konflik Pilkada Aceh, untuk mencarikan solusi atas kasus ini sangatlah mungkin dengan menggunakan startegi settlement dan menghadirkan tuha Peut dan tuha lapan, karena mereka adalah orang-orang yang paling dihormati dan sangat disegani oleh orang-orang Aceh secara keseluruhan. Dalam proses pelaksanaannya juga diharapkan ada peran dari pemerintah pusat yang bertindak sebagai fasilitator.

Adapun pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu yaitu :

  1. Partai-partai lokal Aceh yang telah mengusungkan calon dan juga dari pihak Independen (peserta pemilu). Konflik Pilkada Aceh tidak dapat pungkiri adalah diakibatkan dari dua pihak besar ini. memalui strategi settlemen ini, kedua belah pihak ini akan dipertemukan dan akan saling bertukar pikiran.
  2. Tokoh-tokoh Aceh yang dihormati dan disegani oleh keseluruhan Masyarakat Aceh, seperti : Malik Mahmud, karena tokoh yang satu ini dianggap sebagai penerus dari almarhum Muhammad Hasan Tiro (Wali Nanggroe). Mereka diharapkan bisa kembali menyuntikkan semangat kebersamaan dalam diri masyarakat Aceh, yang selama ini kebanyakan hanya berorientasikan kepada kekuasaan. Tokoh-tokoh ini diharapkan adalah  orang-orang yang masih mempunyai rasa kebangsaan yang kuat dan bebas dari kepentingan (netral) dan tidak memihak di salah satu pihak yang sedang berkonflik.
  3. Perwakilan dari pemerintah pusat. Dalam proses pelaksanaan strategi settlement ini, pemerintah pusat harus ikut ambil bagian dalam menyelesaikannya, pemerintah pusat bisa bertindak sebagai fasilitator untuk menfasilitasi kegiatan ini, seperti : penyediaan tempat untuk melaksanakan agenda ini, yang sebaiknya bertempatkan diluar provinsi Aceh (tempat netral).
  4. Tokoh-tokoh Agama Aceh (ulama). Tokoh Agama seharusnya mempunyai peran sangat penting di Aceh, bukan hanya bertugas mengajarkan kitab-kitab di pondok pesantren dan berdakwah di masjid, akan tetapi ikut memberikan andilnya di ranah perpolitikan, baik berupa tindakan maupun pemikiran, jangan seakan-akan acuh terhadap kasus politik. Masyarakat Aceh bukanlah masyarakat sekuleris yang memisahkan antara agama dan politik, ditambah lagi dengan masyarakat Aceh yang manyoritas Islam, dengan hadirnya ulama-ulama tentunya akan mempermudah jalannya proses ini.
  5. Pengamat dinamika politik Aceh. Para pengamat ini yang akan memberikan gambaran secara kesluruhan perpolitikan di Aceh, mereka pastinya harus orang-orang yang tahu betul jalan politik di Aceh, baik yang sedang terjadi juga yang terjadi di masa lalu. Tokohnya seperti Nasir Jamil dan lain-lain.

Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu yang telah disebutkan diatas, sebahagiannya adalah merupakan tuha peut dan tuha lapan dalam proses kegiatan ini merekalah yang diharapkan akan mampu untuk menjembatani perselisihan-perselisihan antar elit politik yang terjadi antara  pihak partai dengan pihak independen.

Implementasi Opini ini tentang langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam strategi settlement untuk penyelesaian konflik Pilkada di Aceh dapat berjalan jika didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

  1. Adanya iktikad baik bagi kubu-kubu peserta pemilu untuk menyelesaikan konflik Pilkada tersebut.
  2. Ulama-ulama dan Pemuka-pemuka Aceh bersedia dengan rela untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut (Tuha Peut dan Tuha Lapan) dengan cara menjadi mediator.
  3. Pemerintah bersedia memfasilitasi proses kegiatan ini, dengan menyediakan tempat dan peralatan lainnya yang dibutuhkan, mencari moment (waktu) yang tepat untuk diberlansungkan kegiatan tersebut, kemudian mengundang para peserta yang akan terlibat dalam proses kegiatan, dan yang terakhir adalah getting to table, yaitu proses pelaksanaannya.

Kegiatan ini akan bebentuk seperti layaknya sebuah  musyawarah untuk mencari solusi terbaik terkait Pilkada konflik yang sedang terjadi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan berdialog, menemukan titik permasalahaan dengan arahan atau didampingi oleh tuha peut dan tuha lapan yang terdiri dari pemuka dan Ulama Aceh.

Karena menggunakan strategi settlement, maka hasil yang akan didapatkan akan lebih baik, yakni penyelesaian masalah hingga ke akar permasalahan, sehingga kasus yang sama tidak akan memanas lagi di kemudian hari. Penggunaan strategi settlement ini dengan menghadirkan tuha peut dan tuha lapan tidak hanya untuk menyelasaikan konflik Pilkada Aceh yang sedang berlansung, akan tapi bisa juga untuk menyelesaikan konflik-konflik Aceh, khususnya konflik di internal Aceh yang lain. Hasilnya akan lebih efektif mengingat cara ini merupakan budaya Aceh sendiri dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dalam kegiatan musyawarah ini akan melahirkan win-win solution untuk pihak-pihak yang berkonflik.

Dan harapannya setelah terselesaikannya konflik melalui strategi settlement ini nantinya akan melahirkan sebuah Pilkada yang aman dan sukses bagi kelanjutan pembangunan di Aceh. Penulis juga berharap hasil Pilkada nanti akan bisa diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu lagi. Sehingga masyarakat Aceh bisa hidup dengan aman dan Sejahtera, sebagaimana yang telah dicita-citakan sejak dahulu.

Keterangan :
Opini ini sudah saya kirim dalam Lomba

Writing and Photography Competition
(Kompetisi Tulisan dan Fotografi)
“Membangun demokrasi dan menggugah partisipasi masyarakat dalam
Pemilukada Aceh 2012”

February – April 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s