Opini-Analisis Pro-Kontra Raja Perempuan Untuk Kraton Yogyakarta

Keraton Yogyakarta sebagai sumber budaya Jawa, hingga kini masih tumbuh subur dan masih tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Sebab disana sarat akan ajaran-ajaran dan filosofi Jawa yang adiluhung, mulai dari busana (pakaian), tindak-tanduk sampai dengan pusaka. Budaya itulah yang hingga kini masih dipegang oleh mayarakat Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan dalam hal busana, tindak tanduk sampai pusaka juga menjadi kiblat bagi masyarakat Indonesia. Berangkat dari yang sederhana inilah, sosok raja sangat penting bagi kelangsungan keraton tersebut.

Seperti halnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di pusat jantung Kota Yogyakarta. Kenapa pendirian keraton itu lurus dengan Pasar Beringharjo, Tugu, Gunung Merapi dan Kandang Menjangan yang ada di kawasan Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak. Tentu semua itu ada filosofi dan ada alasan tersendiri. Begitu juga dengan petilsan batu yang ada di Puri Cempeti, Pantai Parangkusumo dan penguasa pantai selatan ‘Nyai Roro Kidul’. Belum lagi petilasan ‘Pertapaan Mbang Lampir’ yang ada di kawasan Panggang, Kabupaten Gunungkidul dan Makam- makam Raja Mataram di Hastorenggo, Imogiri, Kabupaten Bantul. Semua itu, tentunya ada artinya tersendiri. Melihat dari sepenggal sejarah ini, tentunya pendiri Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, mempunyai alasan tersendiri. Melihat dari sejarah itu, sejak Keraton Yogyakarta berdiri hingga kini belum ada raja perempuan kalau tidak boleh disebut Raja Keraton Ngayogyakarta harus laki-laki dari keturunan raja langsung. Sebab, bila tidak akan terasa aneh. Bisa jadi bakal merusak legenda atau kisah-kisah yang tumbuh subur di kalangan masyarakat kita. Satu contoh, penguasa atau Raja Keraton Yogyakarta adalah suami dari penguasa kerajaan pantai selatan, yakni ‘Nyai Roro Kidul’ atau lebih dikenal dengan sebutan ‘Ratu Kidul’. Bila seandainya nanti Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, perempuan, pasti akan terjadi polemik yang sangat panjang. Sebab, penguasa pantai selatan membutuhkan suami laki-laki, bukan perempuan. Dari cerita legenda itu, nanti dalam masyarakat bisa jadi timbul pemikiran bahwa ratu pantai selatan, yakni ‘Nyai Roro Kidul’, banci. Karena bersuamikan perempuan. Belum lagi, masalah tatanan budaya mulai dari pengageman (busana), pusaka yang dipakai raja. Begitu juga dengan singgasana dan lain sebagainya, semua itu dirancang untuk raja laki-laki bukan raja perempuan. Melihat dari sepenggal sejarah itu, sepertinya sulit bila Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bakal dipimpin raja perempuan. Namun semua itu bisa saja terjadi, karena zaman sudah berubah. Sehingga segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Meski semuanya itu, memerlukan proses panjang dan tidak mudah karena diperlukan pengertian semua pihak. Kalau betul terjadi, pasti akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Belum lagi permasalahan yang timbul dikerabat keraton sendiri. Untuk itu, bila Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menginginkan nantinya raja keraton perempuan tentu tidak mudah. Karena perlu pengertian semua pihak, baik masyarakat maupun pihak keluarga keraton sendiri. Sebab, bila menurut ‘pakem’ yang ada sesuai aturan maupun silsilah (garis keturunan) pangeran yang dituakan dengan gelar Kanjeng Gusti Bendoro Haryo (KGBH) adalah yang berhak meneruskan tahta tersebut, bila raja wafat. Melihat dari tatanan tersebut, sepertinya sulit bila Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bakal dijabat raja perempuan. Namun juga jangan lupa bahwa zaman sudah berubah, diman a kaum perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, bila nantinya penerus Raja Keraton Yogyakarta harus perempuan diperlukan pengertian dan pemahaman semua pihak baik masyarakat maupun dari kalangan keluarga keraton sendiri. Tetapi untuk memberi pengertian seperti itu, tidak semudah orang membalikkan tangan. Tampaknya sekarang Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta, mencoba melontarkan wacana tersebut, dengan bahasa yang dikemas cukup halus. “Semua itu, kami kembalikan ke masyarakat,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab pertanyaan wartawan soal suksesi keraton. Menurut Sultan, memang selama ini Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dijabat oleh laki-laki. Namun jika tuntutan masyarakat berubah, maka peluang perempuan menjadi pimpinan keraton-pun terbuka, kata Sultan menjelaskan. “Kita tidak membe dak an laki-laki atau perempuan. Tetapi di keraton ada ‘paugeran’ selama ini yang menjadi raja laki-laki, nah sekarang tuntutan masyarakat apa,” jelas ‘Ngarsa Dalem’, panggilan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sementara GBPH Prabuningrat, adik Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika dikonfirmasi masalah tersebut, tidak mau komentar. “Soal Raja Perempuan, maaf saya tidak mau komentar nanti ‘ndak saling surup’,” kata Mas Prabu, panggilan akrab GBPH Prabuningrat. Meski demikian, ia menjelaskan soal pengalaman ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX wafat, kemudian pihak keluarga musyawarah bersama untuk memilih siapa yang bakal meneruskan tahta di Keraton Yogyakarta. “Kebetulan waktu itu yang memimpin rapat saya, jadi situasinya sangat situasional. Jadi kalau sekarang anda konfirmasi masalah itu, ‘nyuwun sewu’ saya tidak mau komentar. Nanti ‘ndak saling-surup, ‘nyuwun pangapunten jih’,” ujar mas Prabu d i Yogyakarta, Minggu (16/5). Dalam tulisan ini saya akan membahas, apa yang menjadi syarat untuk menjadi pemimpin di Keraton Yogyakarta, Bagaimana sikap pro-gender HB X, terutama dalam hal kepemimpinan perempuan di tahta keraton Yogyakarta, Apa   argumen yang dijadikan dasar oleh HB X dalam mendorong kepemimpinan perempuan di Keraton Yogyakarta.

Delapan Syarat untuk Menjadi Pemimpin di Keraton

Ada delapan syarat seseorang untuk menjadi pemimpin di Keraton. Hal itu disimbolkan dalam perumpamaan, yaitu banyak (angsa), kidang (kijang), sawung (ayam jago), galing (merak), hardowaliko (naga raja), kuthuk (kotak uang), kacu emas (sapu tangan yang bersih), dan lentera.

  1. Angsa melambangkan kewaspadaan,
  2. Kijang melambangkan kecerdasan dan ketangkasan,
  3. Ayam jago melambangkan keberanian dan tanggung jawab,
  4. Merak melambangkan keanggunan,
  5. Naga raja melambangkan kekuasaan,
  6. kotak uang menandakan bahwa tanda sultan harus banyak memberi,
  7. kacu emas menandakan kebersihan hati dan batin, dan
  8. Lentera menandakan penerangan.

Paugeran (mekanisme) yang dianut Keraton Yogyakarta selalu mencari benarnya bagaimana dan bukan sekadar sebaiknya bagaimana.

Sikap pro-gender HB X dalam hal kepemimpinan perempuan di tahta keraton Yogyakarta

Dalam beberapa hal, Sultan Hamengku Buwana (HB) X terlihat sangat pro-gender. Beberapa hal itu diantaranya adalah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender yang menjadi cikal bakal berdirinya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sikap pro-gender lainnya adalah, walaupun HB X tidak mempunyai keturunan laki-laki, ia tidak berpoligami layaknya raja-raja kerajaan Jawa yang lain untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Selain itu ia juga mempersilakan GKR Hemas sebagai perwakilan DPD dari Provinsi DIY, dan sering tampilnya Gusti Kanjeng Ratu (GKR)Pembayun dalam event-event resmi di muka publik. Hal lain yang lebih fenomenal terkait dengan sikap pro-gender HB X adalah pewacanaan perempuan sebagai pemimpin publik, secara khusus terkait dengan kemungkinan kepemimpinan Keraton Yogyakarta di bawah seorang perempuan (ratu). Dengan kata lain, HB X mewacanakan peluang perempuan sebagai pewaris tahta kasultanan Yogyakarta. Sikap ini jelas berlawanan secara diametral dengan tradisi kasultanan yang menarik garis patrialkal dalam pewarisan tahta kerajaan. Ditinjau dari studi kebijakan publik wacana yang dikembangkan oleh HB X tersebut adalah problematik terkait dengan kedudukannya sebagai aktor yang memiliki peran ganda kepemimpinan. HB X adalah raja sekaligus pemimpin pemerintahan. HB X adalah raja dari entitas Kasultanan Yogyakarta, sekaligus sebagai kepala pemerintahan DIY yang terus dilakoni sejak pertama kali terpilih sebagai Gubernur DIY pada tahun 1998. Perannya semestinya tidak saling bertabrakan, tetapi seharusnya justru saling menguatkan. Sebagai seorang raja, secara teoretik, semestinya HB X berkepentingan dan memiliki kewajiban untuk melestarikan tradisi yang sudah melekat dalam praktik-praktik di masyarakat dan Keraton, termasuk tradisi dalam kepemimpinan. Masuknya kerajaan Mataram ke dalam Negara Republik Indonesia, posisi Keraton tidak lagi menjadi institusi politik, namun lebih pada institusi yang menjaga nilai-nilai budaya, agar apa yang menjadi jati diri yang dimiliki Keraton Yogyakarta tidak hilang. Keberadaan Keraton dengan demikian adalah penjaga nilai-nilai budaya. Oleh karena itu sebagai raja yang berkuasa ia dituntut untuk mampu melestarikan budaya, tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada sajak berdirinya Keraton tersebut tetap lestari. Terkait dengan kepemimpinan Keraton, tradisi pergantian kekuasaan adalah menganut prinsip patrialkal, dimana laki-laki adalah yang berhak  mewarisi kepemimpinan Keraton. Ini yang kemudian menjelaskan raja-raja Keraton Yogyakarta tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, sebagai seorang kepala pemerintahan (Gubernur DIY), ia memiliki kewajiban untuk mendorong nilai-nilai universal konstitusi bekerja. Nilai-nilai itu diantaranya menyangkut penghargaan pada nilai-nilai demokrasi dan HAM. Terkait dengan kepemimpinan, prinsip nilai dalam konstitusi adalah memberikan ruang yang sama bagi semua warganegara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Hak semua warga negara, tanpa melihat jenis kelamin dan berbagai kategori sosial lainnya, untuk menjadi pemimpin.

Menelikung Paugeran demi Trah , Pada ranah tradisi, kepemimpinan Keraton Yogyakarta bergelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Gelar ini seakan sudah menjadi sebuah legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat adalah berdasar dari keturunan laki-laki. Seakan nilai-nilai agama pun menjadi penguat stigma bahwa laki-laki yang berhak memimpin Keraton, karena laki-laki yang pantas menjadi pemimpin agama. Panatagama itu laki-laki, pemimpin agama itu harus laki-laki. Dengan demikian memang seharusnya laki-laki yang lebih mempunyai hak dalam urusan pemerintahan kerajaan dan urusan politik dalam Keraton. Sebagai seorang raja, Sultan mempunyai kewajiban untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut, yang bahwa Keraton harus dipimpin laki-laki. Kalaupun Sri Sultan tidak memiliki anak laki-laki, ini adalah resiko dia tidak mau berpoligami. Jadi kalau Sultan tidak punya anak laki-laki, maka mau tidak mau trah-nya(keturunannya) tidak bisa melanjutkan kekuasaannya sebagai raja. Seperti apa yang terjadi pada Sri Sultan HB V, yang kala itu juga tidak memiliki anak laki-laki, maka tahta kerajaan jatuh pada adiknya. Dengan berkaca pada hal itu, maka jika Sri Sultan tidak memiliki anak laki-laki, menurut aturan Keraton, yang akan menggantikannya adalah adiknya. Dengan demikian maka nilai-nilai patriarki tersebut akan terus ada jika hal itu terjadi kelak.

Argumen yang Dijadikan Dasar oleh HB X dalam Mendorong Kepemimpinan Perempuan di Keraton Yogyakarta.

Sultan HB X mendorong wacana pemimpin perempuan sebagai pewaris kekuasaannya. Ada 3 (tiga) argumen yang dijadikan dasar oleh HB X dalam mendorong kepemimpinan perempuan di Keraton Yogyakarta. Pertama, perkembangan jaman yang memungkinkan perempuan memiliki hak yang sama. Kedua, kehendak masyarakat yang menghendaki kepemimpinan perempuan. Ketiga, kekuasan yang dipegangnya memiliki  kekuasaan untuk melakukan perubahan. Keraton Yogyakarta mempunyai aturan tidak tertulis (konvensi) bahwa setiap raja yang menduduki tahta berhak melakukan perubahan. Atas dasar itu, HB X kemudian melakukan perubahan-perubahan termasuk mendorong perubahan budaya patriarki di Keraton. Terkait dengan argumen pertama bahwa perkembangan jaman menjadikan pertimbangan kemungkinan seorang perempuan dapat menjadi raja, argumen ini perlu dilihat secara kritis. Yang menjadi persoalan adalah kualifikasi perkembangan jaman seperti apa yang memungkinkan sebuah perkembangan jaman dapat merubah sebuah tradisi, terlebih lagi ini adalah sebuah tradisi yang menjadi jantung dari kekuasaaan tradisional. Apakah HB X juga telah melakukan reformulasi dari banyak tradisi Keraton yang tidak memenuhi perkembangan jaman? Posisi Sultan HB X ini sangat kontras dengan wacana pengisian jabatan Gubernur DIY. Atas nama sejarah, Sultan HB X sangat resisten dengan gagasan pemilihan. Padahal, perkembangan jaman menunjukkan hampir tidak ada kepemimpinan eksekutif, kecuali di negara-negara kerajaan di Timur Tengah, kepemimpinan eksekutif ditetapkan dan merupakan ex-officio dari jabatan sultan. Ini adalah sebuah paradox. Jika Sultan HB X benar-benar berposisi bahwa perkembangan jaman dapat merubah tradisi atau paugeran maka gagasan tentang demokratisasi kepemimpinan gubernur bahkan jika perlu Keraton juga harus diterima. Jika gagasan demokratisasi itu ditolak maka sangat terlihat inkonsistensi HB X dalam memandang perubahan jaman. Selanjutnya pada argumen kedua, bahwa apabila rakyat Yogyakarta menghendaki perempuan menjadi pemimpin Keraton Yogyakarta, sepintas argumen ini cukup logis. Memang legitimasi pemimpin pada dasarnya adalah sejauhmana penerimaan seorang pemimpin dihadapan yang dipimpinnya. Dengan demikian, pewacanaan tentang pemimpin perempuan Keraton Yogyakarta pada dasarnya adalah lebih untuk melanggengkan trah politiknya, bukan yang lainnya. Argumen konteks perkembangan jaman dan jika rakyat menghendaki tidak lebih dari sebuah kamuflase belaka. Tujuan sesungguhnya adalah mengupayakan pewaris tahta Keraton Yogyakarta jatuh pada keturunannya, bukan yang lainnya, meskipun itu dengan mengubah paugeran. Usaha itu memiliki probabilitas besar berhasil dengan pernyataannya bahwa “Keraton Yogyakarta mempunyai aturan tidak tertulis (konvensi) bahwa setiap raja yang menduduki tahta berhak melakukan perubahan”. Jadi yang dapat saya simpulkanApabila memang benar bahwa apa yang dilakukan Sultan HB X untuk mendorong kesetaraan gender terjadi dalam lingkungan Keraton tanpa maksud lain dibaliknya, maka harus kita apresiasi keberaniannya. Bukan suatu hal yang mudah untuk merubah paugeran Keraton karena pro dan kontra pasti akan timbul. Jika calon yang disiapkan Sri Sultan untuk menggantikannya memang sosok perempuan yang mampu, dalam artian dia mempunyai kapabilitas melebihi yang lain (yang berhak menggantikan posisi Sultan) dan menunjukkan atau memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Keraton dan Yogyakarta, maka bukan menjadi masalah, artinya pengarusutamaan gender tersebut telah berhasil dilaksanakan di Keraton. keraton yogyakarta, Sri Sultan HB X, raja perempuan,

2 Responses to Opini-Analisis Pro-Kontra Raja Perempuan Untuk Kraton Yogyakarta

  1. Kang Nur says:

    tapi nama adik Baginda adalah GBPH Prabukusumo, bukan Prabuningrat..
    Prabuningrat adalah paman Baginda

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s