Opini -Money Politics dalam Lingkaran Demokrasi


Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua tahun 2017 akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pemilihan tersebut akan digelar di 7 provinsi, 18 kota, 76 …

Source: Opini -Money Politics dalam Lingkaran Demokrasi

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Timpan Gayo Lues


TIMPAN GAYO Tradition community in the Central Highlands, Aceh when before Ramadan, and at the time to welcome Idul Fitri and Idul Adha is its own characteristics, in welcoming the arrival of the b…

Source: Timpan Gayo Lues

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Timpan Gayo Lues


images-1TIMPAN GAYO

Tradition community in the Central Highlands, Aceh when before Ramadan, and at the time to welcome Idul Fitri and Idul Adha is its own characteristics, in welcoming the arrival of the big days. One of his trademark is in terms of its distinctive food that is “Timpan Gayo”.

Timpan Gayo, is one of a series of special food traditions of the community in welcoming the religious holidays or other big day. The composition of “Timpan Gayo” is glutinous rice flour, sugar, chicken egg yolk, coconut milk, pumpkin, and salt to taste.

How to make, the first should be made the content or often called “usok” sugar and flour that is stirred, eggs and sugar mixed to taste and whipped with a beater until evenly manual. Next, put the coconut milk and all the dough evenly stirred and cooked until thick. Then the dough is sticky rice flour mixed with the pumpkin after it has cooled, added sugar. The material is mixed to be formed, but not hard. Flour dough that has been rounded up around the thumb of an adult’s hand, then placed on a banana leaf that has been applied to edible oils. Then stretch dough about the size of your palm was filled with “usok” which then rolled up and steamed to 10 or 20 menit.dan after that timpan Gayo ready to serve.

If consumed it is not complete is not accompanied by a cup of hot coffee. Moreover, as we all know, the Gayo highlands is the largest coffee producer in Aceh. Taste-taste coffee and timpan almost can not be separated because there is its own pleasure in consuming them.

 

Posted in Budaya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Desentralisasi Asimetris dalam Otonomi Khusus di Indonesia


Otonomi Khusus di Yogyakarta Status daerah keistimewaan diberikan kepada Yogyakarta karena latar belakang sejarahnya. Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu kerajaan pertama yang bergabung deng…

Source: Desentralisasi Asimetris dalam Otonomi Khusus di Indonesia

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Desentralisasi Asimetris dalam Otonomi Khusus di Indonesia


Otonomi Khusus di Yogyakarta

Status daerah keistimewaan diberikan kepada Yogyakarta karena latar belakang sejarahnya. Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu kerajaan pertama yang bergabung dengan NKRI. Keistimewaan yang diberikan kepada DIY terkait erat dengan mekanisme pengisian jabatan eksekutif dimana pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan atau campur tangan dalam pemilihan kepala daerah. Kepala derah tidak dipilih oleh rakyat melainkan berdasarkan hereditas atau ketururnan. Posisi Gubernur dan Wakil Gubernur akan selalu diisi oleh Sultan dan Paku Alam. Keistimewaan tidak hanya terbatas pada status kepala daerah melainkan juga pemerintahan, pertanahan, pendidikan, kebudayaan, anggaran keistimewaan dan posisi keraton. Keistimewaan DIY tidak hanya soal gubernur tetapi meliputi semua aspek mulai dari kebudayaan sampai pemerintahan.

Masalah pertanahan, seharusnya diberikan status istimewa, karena di Provinsi DIY awalnya tidak pernah ada tanah negara pada awalnya. Semua tanah negara di DIY adalah tanah Sultanat, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground), dan tanah milik Puro Pakualaman (Paku Alam Ground), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancing atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istimewa, pertanahan DIY dengan demikian seharusnya juga tidak cukup diatur dengan UU Pokok Agraria, melainkan harus dijabarkan dalam peraturan daerah (Perda).

Urusan kelembagaan pemerintahan mengalami anomali di tingkat desa. Buktinya, para perangkat desa membentuk paguyuban lurah, seperti Ismoyo dan Bodronoyo, yang memiliki ketaatan sukarela kepada Sultan sebagai pemimpin. Mereka bersedia pula menanggalkan lencana PNS dan menggantinya dengan lencana keraton. Hal serupa terjadi ketika para bupati dan wali kota sowan ke keraton dalam acara ngabekten (upacara memberi salam, berbakti kepada Sultan, pada saat Lebaran). Ini bukti bahwa kalangan birokrat masih memegang kepatuhan kultural kepada keraton, bukan sekadar hubungan struktural kepada pemerintah provinsi. Itu merupakan keistimewaan yang sampai sekarang tidak hilang. Keistimewaan DIY juga terletak pada posisi keraton sebagai pelestari adat dan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

Otonomi Khusus Aceh

Secara historis rakyat Aceh dinilai telah melakukan perjuangan untuk meerebut kemerdekaan RI dengan bersumber pada kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat. Kehidupan rakyat Aceh telah menempatkan ulama pada posisi yang terhormat sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan. Dan salah satu caranya adalah melalui pemberian otonomi khusus pada Aceh. Sesuai Undang-Undang nomor 44 tahun 1999, penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Derah.

Selanjutnya, penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat. Pemerintah daerah juga berhak menetapkan kebijakan, lembaga adat dan sistem pendidikan yang dijiwai oleh syariat Islam. Daerah juga berhak untuk membentuk suatu badan yang anggotanya terdiri dari para ulama yang berhak dalam penentuan kebijakan derah dan bersifat independen. Badan ini disebut Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kedudukan badan ini sejajar dengan Gubernur dan DPRD Aceh.

Keistimewaan Aceh terletak pada pentingnya peran ulama. Hal ini terlihat dari dibentuknya Majelis Pemusyawaratan Ulama. MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasihat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah. MPU juga berfungsi untuk menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Otonomi Khusus Papua

Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dikatakan bahwa Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Kekhususan otonomi di Papua terletak pada danya pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi orang asli Papua. Kebijakan daerah yang diambil tidak hanya merupakan konsensus antara eksekutif dan legislatif tetapi juga melibatkan MRP. MRP memilki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama. MRP juga memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam hal pemilihan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari orang asli Papua.

Selain itu, pelaksanaan wewenangnya juga meliputi: memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas kerja sama dengan pihak ketiga, menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan, dan memberikan pertimbangan terhadap hak-hak orang asli Papua.

Dalam Undang-undang no 21 tahun 2001 Bab XI pasal 43 juga dijelaskan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam rangka penegakan HAM di Papua undang-undang ini juga mengatur pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Dalam ranah kekuasaan peradilan, disamping kekusaan kehakiman yang dilaksanakan badan peradilan, juga dikenal adanya peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Terlepas dari perlakuan istimewa ini, perlu kita sadari jangan memanfaatkan moment tersebut untuk memperkaya diri tetapi membangun bangsa dan negara ini

Posted in ilmu pemerintahan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Peran Mahasiswa dalam rangka pengembangan pendidikan Islam di Bantul Yogyakarta


BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pendidikan dalam Islam ditempatkan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat membentuk kepribadiannya. Selain itu, melalui pendidikan manusia dapat memahami dan mampu menerjemahkan lingkungan yang dihadapinya sehingga dapat menciptakan suatu karya yang gemilang. Melalui penelaahan terhadap alam yang diperoleh dengan cara dan proses pendidikan, manusia dalam kontek masyarakat  Indonesia secara agama mayoritas beragama Islam masih meninggalkan berbagai macam masalah sosial, kemiskinan, serta keterbelakangan terutama dalam pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia atau sumber daya umat yang masih jauh dari kualitas memadai untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga, timbulah kemiskinan intelektual, sosial, moral, dan ekonomi di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Melihat sejumlah masalah yang begitu komplek dihadapi masyarakat Islam dewasa ini, maka menuntut adanya pengembangan dan pemberdayaan di kalangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat yang diperlukan di sini adalah pengembangan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu, upaya pengembangan masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya peran mahasiswa maupun organisasi sosial yang ada.

Rumusan Masalah
Berpijak dari penegasan judul dan latar belakang masalah dari uraian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana peran Mahasiswa dalam rangka pengembangan pendidikan Islam di Bantul ?”

Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah, maka penulisan makalah ini bertujuan : Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Mahasiswa dalam rangka pengembangan pendidikan Islam di Bantul

BAB II
PEMBAHASAN

 Peran Mahasiswa dalam rangka pengembangan pendidikan Islam di Bantul

Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang mencoba memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Islam khususnya di Bantul , di mana Organisasi Muhammadiyah ini adalah suatu gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan ini senantiasa  mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, seperti halnya disebutkan dalam Al-Qur’ân surat Ali Imron ayat 104 yang artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Usaha dan kegiatan Muhammadiyah terdiri dari 17 subsistem sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 3 yaitu :

  1. Menyebarluaskan Agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tabligh.
  2. Mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
  3. Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad dan mempertinggi akhlak.
  4. Memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mempergiat penelitian menurut tuntunan Islam
  5. Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat ibadah.
  6. Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam.
  7. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
  8. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
  9. Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat.
  10. Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh.
  11. Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha.
  12. Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf.
  13. Menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera.
  14. Menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah.
  15. Menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan dalam masyarakat.
  16. Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa serta peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
  17. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan.

Dari 17 amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah di atas, amal usaha Muhammadiyah yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalur pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Hal ini sesuai dengan jalur pendidikan nasional yang disebutkan dalam pasal 13 bahwasanya jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pada penulisan makalah ini, penulis akan sedikit banyaknya membicarakan pada usaha yang diterapkan Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan Islam di bantu oleh Mahasiswa, baik secara formal maupun non formal.
Alhamdulillah sampai saat ini juga Desa Bantul masih  dapat menjaga aqidah masyarakat dari bahaya misionaris. Hal ini tidak terlepas dari peran organisasi Muhammadiyah dan juga peran Mahasiswanya yang masih eksis dengan amal usahanya terutama di bidang pendidikan dan tabligh, baik secara formal maupun nonformal. Secara formal dapat dilihat dari berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang di mulai dari, antara lain :

  1. Taman Kanak-kanak (TK)
  2. Raudatul Athfal (RA)
  3. Sekolah Dasar (SD)
  4. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
  5. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  6. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
  7. Sekolah Menengah Atas (SMA)
  8. Madrasah Aliyah (MA),dan
  9. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sedangkan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, mendukung pendidikan sepanjang hayat,ada pun satuan pendidikan pe nyelenggaranya yaitu antara lain :

  1. Kelompok bermain (KB)
  2. Taman Penitipan Anak (TPA)
  3. Lembaga Kursus
  4. Sanggar Pelatihan
  5. Lembaga Pelatihan
  6. Kelompok Belajar
  7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,dan
  8. Majeli Taklim

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Peran Mahasiswa Muhammadiyah adalah suatu perilaku atau usaha yang dilakukan organisasi Muhammadiyah yang di bantu dengan peran Mahasiswa yaitu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar -benarnya.

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan Pengembangan yang di maksud di sini adalah proses yang dilakukan Muhammadiyah untuk menghidup suburkan pendidikan Islam dengan melalui 2 cara, yaitu formal dan nonformal. Pendidikan Islam merupakan bimbingan  rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Sedangkan masyarakat berasal dari kata musyarok (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama, dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya menjadi kesepakatan menjadi masyarakat.

Maksud dari pengembangan pendidikan Islam di masyarakat dalam Makalah ini adalah usaha untuk menghidup suburkan pendidikan Islam di masyarakat (pendekatan sosiologis di Desa Bantul ) tentang usaha atau kiprah organisasi Muhammadiyah untuk tentang usaha atau kiprah organisasi Muhammadiyah untuk menghidup suburkan pendidikan Islam di masyarakat, baik secara formal maupun non formal, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia atau sumber daya umat Islam di Desa Bantul.

 

 

Posted in Catatan Kuliah | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hasil Penelitian – Strategi Pemasaran Politik Partai Gerindra dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Daerah Istiwewa Yogyakarta


JUDUL :
STRATEGY PEMASARAN POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM MENGHADAPI  PEMILU 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus: Di DPC Gerindra Kabupaten Bantul 2013)

PENYUSUN :

Wachid Yarna Prasetya, Said Hamzali, Rechy Agung Budilaksana, M. Yoga Sugama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SEKILAS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sebagi salah satu tugas yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemasaran Politik oleh Bapak Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si mantan Ketua Bawaslu, dengan ini kami sebagai peneliti merasa penting untuk menjelaskan hasil penelitian kami kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada DPC Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu, dengan cara melakukan wawancara dengan Pengurus DPC Kabupaten Bantul, Caleg Partai Gerindra, dan masyarakat yang akan melakukan pemilihan pada tahun 2014  yang terdiri dari Pemilih Pemula dan Masyarakat Bantul yang terdapat dalam daerah pemilihan Partai Gerindra

HASIL PENELITIAN

           Kami sebagai penulis merasa penting untuk menyampaikan hasil penelitian kami ini tentang Pemasaran Politik Partai Gerindra Dalam Menghadapi  Pemilu 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 (Studi Kasus: Di DPC Gerindra Kabupaten Bantul). Dalam hal ini kami sebagai peneliti akan menyampaikan hasil wawancara kami dengan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014.

ANALISIS DATA PEMASARAN POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pertai Gerindra merupakan salah satu partai yang berasaskan nasional religius. Partai Gerindra dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008. Kemunculan partai Gerindra ditengah-tengah masyarakat Indonesia menjadikan dunia perpolitikan tanah air menjadi penuh warna. Sebagai partai baru keikutsertaannya yang pertama pada pemilu tahun 2009, partai Gerindra mendapatkan suara yang cukup signifikan. Partai dengan lambang kepala burung garuda ini dapat memperoleh suara nasional sebanyak 4.646.406 (4,46 %) dan mendapat perolehan suara terbanyak kedelapan dari tiga puluh delapan partai yang mengikuti pemilu 2009.

Di kabupaten Bantul pada pemilu 2009, partai Gerindra memperoleh 18.246 suara. Perolehan suara ini cukup signifikan mengingat pada pemilu 2009 merupakan kali pertma partai Gerindra mengikuti pemilu. Dengan perolehan suara tersebut, partai Gerindra mendapat jatah 3 kursi di DPRD kabupaten Bantul. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa, mengingat sebagai partai yang dapat dibilang baru partai berlambangkan kepala burung garuda ini dapat menarik simpati masyarakat kabupaten Bantul dengan perolehan suara yang signifikan.

Hasil Wawancara dengan Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam sistem demokrasi. Dimana, peranan masyarakat menjadi penentu terjadinya suatu perubahan. Peranan warga Negara yang bersifat aktif, pasif, positif, dan negatif, pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dari demokrasi politik, maupun demokrasi sekunder yang lain ( demokrasi ekonomi, demokrasi sosial). Pemahaman setiap warga Negara terhadap nilai-nilai demokrasi dan perkembangannya, akan dapat memperkuat optimisme dan komitmennya terhadap peranannya. Nilai-nilai demokrasi sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, begitu pula prinsip-prinsip yang dianutnya seperti prinsip kebebasan/kemerdekaan, persamaan dan toleransi menawarkan penataan kehidupan masyarakat dan bernegara yang lebih baik dan manusiawi.

Civil society yang merupakan pemberdayaan warga Negara ( optimalisasi pengembangan peranan warga Negara) akan menunjang demokratisasi (proses menjadi demokrasi), jika mampu meningkatkan efektifitas masyarakat politik (political society) sehinnga mampu melakukan control/menguasai Negara.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang partai Gerindra, kami melakukan wawancara kepada beberapa responden yang kami pilih secara acak. Responden ini berasal dari beberapa segmen masyarakat, mereka berasal dari background yang berbeda. Hasil wawancara yang kami dapatkan akan menjadi masukan kepada partai Gerindra dan juga kepada caleg sebagai referensi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pemasaran politik. Berikut hasil wawancara kami dengan masyarakat.

1.    Segmentasi

  •  Pemilih Pemula

Sebagai pemilih pemula, 80% responden kami menyebutkan belum pernah mengikuti pemilihan umum. Alasan mereka adalah mereka belum cukup umur untuk dapat mengikuti pemilihan umum, dan ada juga beberapa yang mengatakan belum mempunyai KTP padahal mereka sudah berumur 17 tahun.

  •  Berdasarkan Usia

Untuk segmentasi pemilih berdasarkan usia, kami membaginya menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama usia 20-29, 30-39, 49-50, 59-60, 60- keatas. Dari beberapa jawaban yang diberikan oleh para responden berdasarkan kategori usia ini, kategori usia 30-39 keatas memberikan jawaban yang lebih objektif dibandingkan dengan jawaban responden kategori usia 20-29 yang masih subjektif.

Responden dengan kategori usia diatas 30 tahun menjawab dengan objektif sesuai dengan fakta di lapangan dan juga pengalaman selama ini. Bahkan saat kami melakukan wawancara dengan para responden, ada beberapa responden yang meminta bayaran sebelum kami minta waktunya untuk wawancara. Hal ini menunjukkan, para pemilih khususnya masyarakat masih sangat pragmatis. Pendidikan politik yang selama ini dilakukan oleh beberapa organisasi dan lembaga sepertinya kurang berhasil dan cenderung mendekati kegagalan.

Tentunya kita bisa menilai fakta tersebut, untuk memberikan waktunya sebagai narasumber dalam wawancara kami saja ada beberapa masyarakat sebagai responden yang meminta bayaran secara terang-terangan kepada kami. Bagaimana jika nanti pada saat masa kampanye menjelang pesta demokrasi terbesar di negara kita Indonesia tercinta ini. Ini merupakan PR besar bagi perpol sebagai lembaga yang mempunyai fungsi melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk memperbaiki paradigma masyarakat supaya dapat memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan.

2.      Faktor yang Mempengaruhi Pemilih Memilih Partai dan Kandidat

Berdasarkan data yang kami peroleh, sebanyak 70% responden memilih kandidat berdasarkan pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi sangat penting karena para pemilih menginginkan para caleg yang nantinya duduk diparlemen adalah mereka yang mempunyai kualitas dan kredibilitas dibidangnya. Selanjutnya 20% memilih karena kharismatik caleg. Kharismatik menjadi sangat penting mengingat pemilih rasional di negar kita ini sangat sedikit sekali persentasenya. Sehingga dengan adanya kharismatik caleg ini dapat menambah dukungan masyarakat kepada caleg tersebut. Selain dua kriteria tersebut, 5% responden memilih berdasarkan background caleg tersebut. Dimana pengalaman caleg serta sepak terjang caleg menjadi alasan responden memilih kandidat tersebut.Kemudian 5% memilih karena kedekatan emosional mereka terhadap caleg. Artinya mereka memilih caleg karena caleg tersebut merupakan teman mereka, kenalan, serta merupakan orang dari kalurahan yang sama dengan mereka.

Responden memilih partai berdasarkan kepada image partai yang dimunculkan oleh partai tersebut. Seperti contohnya pada pamilu 2009 partai PKS dikenal sebagai partai yang bersih. PDI P dikenal sebagai partainya wong cilik. Sedikit sekali responden yang kami temui yang merupakan pemilih rasional yang memilih partai dan caleg berdasarkan program-program yang ditawarkan.

3.      Pertanyaan Terkait Partai Gerindra

  • Saat kami bertanya apakah responden mengenal partai Gerindra? Jawaban responden bermacam-macam. Sebanyak 60% responden mengenal partai Gerindra dari media Televisi, yaitu melalui berita-berita yang ditayangakan di Televisi. Selebihnya 20% menjawab mengetahui partai Gerindra dari iklan media elektronik, 10% dari media cetak seperti koran, 6% mengenal partai Gerindra dari Baliho yang dipasang disepanjang jalan-jalan utama, dan sisa nya 4% mengenal partai Gerindra dari teman sejawat dan keluarga.
  • Apakah saudara mengenal caleg dari partai Gerindra?

Hampir 90% responden tidak mengenal caleg dari partai Gerindra. Hal ini mungkin dikarenakan belum ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para caleg dari partai Gerindra, mengingat jadwal kampanye dari KPU belum dikeluarkan. Tetapi seharusnya para caleg sudah melakukan pendekatan personal kepada masyarakat yang berada di daerah pemilihannya. Cara nya bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti melakukan bakti sosial. Selama hal ini tidak membawa identitas partai, kegiatan ini tidak akan dimasukkan dalam pelanggaran kampanye. Karena kegiatan ini hanya ebatas pengenalan para caleg kepada masyarakat.

  •  Apa sebenarnya yang saudara inginkan dari partai Gerindra?

Responden menjawab bermacam-macam. Pertama, responden mengatakan mereka ingin partai Gerindra dapat membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar memihak kepada rakyat kecil, bukan kebijakan yang terlihat memihak kepada rakyat kecil tetapi kenyataannya tidak memihak kepada rakyat kecil. Kedua,Partai Gerindra dapat memberikan calon yang berkualitas, tidak hanya mengumbar janji tetapi dapat memberikan bukti riil sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye. Ketiga, dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tidak harus selalu membela rakyat, yang terpenting rasional. Jangan membuat kebijakan dengan alasan membela rakyat, tetapi tidak rasional. Keempat, partai Gerindra harus sesuai dengan sesumbar sekarang yaitu memberdayakan petani. Dan harapannya bisa melakukan swasembada beras. Jika hal ini dapat dilakukan, dipastikan masyarakat akan memilih partai Gerindra. Kelima, apabila terpilih, masyarakat menginginkan ada peraturan yang membuat masyarakat lebih mudah mengakses kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan apa yang telah dibuat oleh pemerintah dan kemudian masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah.Keenam, diharapkan partai Gerindra dapat melakukan perbaikan sistem irigasi di kabupaten Bantul. Ketujuh, adanya perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan yang rusak.Kedelapan,harapannya caleg sering terjun kelapangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan hasil analisis kami terhadap jawaban para responden yang telah kami wawancarai.

  • Responden memilih partai Gerindra lebih karena adanya tokoh nasional yang menjadi ikon partai ini. 80% responden menjawab mengenal partai Gerindra adalah Prabowo Subianto. Jadi, faktor tokoh nasional sangat menentukan sekali. Bukan karena mereka mengetahui program-program yang ditawarkan oleh partai Gerindra atau karena caleg yang berkompeten.

 Responden menjawab mengetahui partai Gerindra tetapi tidak mengetahui pengurus dan caleg yang diusing oleh paratai Gerindra. Mereka mengetahui partai Gerindra melalui media elektronik, media cetak dan melalui baliho yang dipasang disepanjang jalan-jalan utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa untuk memenangkan pemilu 2014 di daerah Kabupaten Bantul  akan melakukan beberapa strategi pemasaran politik yang telah direncanakan tapi kenyataan di lapangan saat kami melakukan wawancara dengan para pemilih, banyak sekali dilema yang terjadi. Salah satunya adalah terdapat beberapa nara sumber yang meminta untuk dibayar pada saat baru mau diwawancarai. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat masih sangat rendah dan masih perlunya dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk bekal masyarakat menghadapi pesta demokrasi. Sebagai buktinya adalah masyarakat sangat pragmatis dengan keadaan disekitarnya. Sebagai masukan kepada partai Gerindra dan juga khususnya kepada para caleg partai Gerindra yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu 2014, untuk melakukan persiapan yang matang dan melakukan perhitungan yang akurat. Mengingat, dari pengalaman wawancara kami di lapangan, masyarakat masih sangat pragmatis untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Lebih khusus lagi para caleg harus menyiapkan biaya ekstra dalam kampanye untuk pemenangan pemilu.

Mungkin dalam penelitian kami ini masih banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami sebagai penulis memohon maaf sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses belajar. Kami berharap Khusus Partai Gerindra dengan penelitian kami ini bisa menjadi masukan bagi partai Gerindra.


Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Prematurkah Capres saat Ini?


Prematurkah Capres saat Ini?

Oleh :
Said Hamzali
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pemilihan Presiden baru akan dilaksanakan 2014, namun gegap gempita pencapresan sudah ramai dibicarakan. Jika Abu Rizal Bakrie secara resmi sudah dicalonkan Partai Golkar, maka ada beberapa sosok yang sudah mulai memproklamirkan diri menjadi Calon Presiden, tanpa dukungan partai politik. Sebut saja Rhoma Irama dan Farhat Abbas. Bahkan si pengacara muda, Farhat Abbas ini sudah memasang baliho di berbagai daerah, dengan slogan Capres Muda Aku Indonesia.

Beberapa nama, seperti mahfud MD, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, juga santer dibicarakan dan memiliki elektabilitas tinggi di beberapa lembaga survei. Padahal proses pencapresan baru akan fix setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Meskipun begitu, beberapa Parpol masih tetap “pede” untuk optimistis memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Persiapan yang panjang mungkin yang selama ini dinilai menjadi pertimbangan untuk menetapkan penentuan Capres. Meskipun slogan “lebih cepat lebih baik” tidak selamanya efektif, setidaknya yang terjadi pada Pilpres 2009 lalu. Waktu yang relatif lama akan mampu mematangkan strategi pemenangan, apalagi Pilpres membutuhkan sosialisasi figur yang optimal. Meminjam bahasa marketing, menjual sosok bisa dilakukan dengan strategi STP, yakni segmenting, targeting dan positioning. Strategi positioning inilah yang boleh jadi memerlakukan spasi waktu yang cukup lama, karena menanamkan sosok ke benak pemilih adalah kerja keras yang membutuhkan kerja cerdas.

Namun alur pikir seperti ini tampaknya terlalu berlebihan. Mengusung capres pada saat ini lebih sebagai sesuatu yang prematur. Ada beberapa alasan: pertama, sistem pemilihan Presiden kita saat ini masih satu paket dengan pemilu legislatif. Artinya, Penentuan capres masih tersandra oleh hasil pemilu legislatif. Sehingga strategi koalisi untuk mengususung capres secara pasti hanya bisa dilakukan setelah penetapan hasil Pemilu. Hal ini berbeda dengan pemilihan Presiden di Amerika Serikat yang tahapannya sudah dilakukan dua tahun sebelum hari pemilihan, melalui tahap primary dan kaukus. Sehingga tampaknya terlalu prematur ketika saat ini sudah mulai menentukan capres-cawapres.

Kedua, pencapresan yang prematur akan menyedot sumber daya Partai politik secara besar, sehingga agenda kepartaian lainnya yang lebih populis akan tergeser. Meskipun platform sebagai partai politik serta merta menyatakan orientasi politik praktis, namun partai politik juga mempunyai peran pemberdayaan dalam pewujudkan good citizen. Peran ini yang belum dapat direalisasikan parpol secara optimal. Dan kecenderungan pencapresan prematur ini menjadi bukti, betapa Parpol hanya sebagai kendaraan politik belaka, fungsi empowering society sering kali diabaikan.

Ketiga, pencapresan dini membuktikan syahwat dan ambisi politis yang terlalu besar. Beberapa Parpol yang sudah melakuakan penetapan capres, seperti Golkar misalnya, menunjukkan adanya ambisi kekuasaan yang besar. Jikalah politik itu orientasinya adalah kekuasaan, namun terlalu berambisi kekuasaan menunjukkan besarnya pertaruhan kepentingan yang bermain. Sebenarnya kita bisa menebak, mengapa Abu Rizal Bakrie (ARB) begitu ngotot untuk menjadi presiden? Boleh jadi, ada pertaruhan kepentingan besar yang ada dibalik hal tersebut, dan hanya bisa diselamatkan melalui kekuasaan.

Perlu Penguatan Parpol

Partai politik, merupakan indikator sistem politik disebuah negara. Jika asumsi ini disepakati, maka tidak bisa dipungkiri bahwa untuk membangun sistem politik yang demokratis dan berkeadilan, maka harus dimulai dengan pembangunan partai politik yang sehat. Dengan kata lain, partai politik yang sehat adalah conditio sine qua non, prasyarat bagi terwujudnya sistem politik yang sehat. Dari sini, parpol harus mulai intropeksi diri untuk membangun sistem internal partai masing-masing secara sehat.

Dalam hal ini kaderisasi Parpol harus benar-benar mampu membekali kadernya dengan etika dan fahsun politik. Melalui kaderisasi yang produktif, kader partai akan mampu berpolitik dengan cara yang fair dan sehat. Selama ini, Parpol lebih bersikap pragmatis kaitannya dengan rekruitmen kader. Kader yang kaya dan populer lebih digunakan daripada kader yang sudah lama berproses. Kasus perekrutan artis atau pengusaha menjadi bakal calon Kepala Daerah ataupun Caleg adalah bukti dari kecenderungan ini.

Selain itu, Parpol juga harus mulai melakukan fungsi yang selama ini sudah mulai dilupakan, yakni melakukan pemberdayaan. Pendidikan politik yang sehat dalam hal ini harus dijadikan agenda Parpol, di mana rakyat dididik untuk mampu berpolitik secara sehat. Fungsi parpol ini, barangkali sudah mengalami bias. Artinya proses pendidikan dan pemberdayaan rakyat, dianggap tidak lagi menjadi bagian mereka. Yang terjadi rakyat menjadi acuh, apatis, pragmatis terhadap politik. Jika ini terjadi, berarti parpol sudah mengalami kegagalan. Hingga akhirnya, melalui system politik yang sehat, tujuan ideal politik, yakni memberkan kesejahteraan bagi rakyat akan dapat terwujud. Jika Parpol sudah memiliki kualitas yang handal, maka siapapun capres yang diusung maka akan mampu memberikan harapan bagi kemajuan bangsa ini. Semoga!.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Paper – Implikasi IT Terhadapa Organisasi Pemerintahan


IMPLIKASI IT TERHADAP ORGANISASI PEMERINTAHAN

Oleh :
Said Hamzali (20100520140)
Ilmu Pemerintahan UMY

LATAR BELAKANG

Pada zaman modern ini, kehidupan manusia tidak lepas dari peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi digunakan untuk membantu aktifitas manusia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Beberapa penerapan dari teknologi informasi antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi pemerintahan.

Mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan, seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara.Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer bersama dengan komputer lainnya sesuai dengankebutuhan. Teknologi ini juga berperan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, sekaligus sebagai salah satu informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan.

APLIKASI IT PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN

Di kantor-kantor pemerintah, kita kenal istilah e-government yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, dengan menggunakan intranet dan internet, yang memiliki kemampuan menjembatani keperluan penduduk, kalangan pebisnis, dan kegiatan kepemerintahan

lainnya. Melalui e-government, pemerintah dapat melakukan transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet (e-procurement) dan bentuk-bentuk transaksi lainnya, yang secara umum lebih dikenal sebagai www (world wide web). Pada intinya penggunaan teknologi informasi e-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain dalam bentuk hubungan yang baru seperti :

  1. G to C (Government to Citizen),
  2. G to B (Government to Business),
  3. G to G (Government to Government)

Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama.

IMPLIKASI PENERAPAN IT TERHADAP ORGANISASI PEMERINTAHAN

Dalam pengembangannya IT hanya dipandang sebagai suatu ”proyek” penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini berakibat terhadap kesiapan organisasi untuk memanfaatkan sistem secara optimal dan dampak perubahan yang ditimbulkannya dalam berbagai aspek kegiatan. Sistem IT yang telah dikembangkan dan diimplementasikan seakan-akan menjadi kurang bermanfaat.

Beberapa aspek dari dampak implementasi IT adalah:

1. Efisiensi waktu & biaya

2. Kebutuhan perangkat & integrasi

3. Availability & Keandalan

4. Kemampuan SDM

5. Budaya Kerja

Dampak positif yang secara umum diharapkan dengan adanya implementasi IT adalah terjadinya effisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian secara optimal merupakan perhatian utama. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bahwa hampir semua perangkat IT bersifat multi-fungsi sehingga dalam pengembangan selanjutnya diupayakan terjadi integrasi perangkat.

Namun terkadang, dalam penggunaannya teknologi informasi ini mengalami kegagalan. Adanya kegagalan implementasi IT lebih didominasi oleh faktor pengguna seperti tidak cocok dengan budaya, etika, atau politis yang selama ini telah berjalan, keterbatasan keahlian, atau bahkan penolakan atas perubahan.

Terdapat beberapa faktor yang akan sangat mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan IT salah satunya adalah ketersediaan perangkat. Kebutuhan perangkat pada awal implementasi IT biasanya akan terus berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan organisasi. Faktor availability dan keandalan perangkat IT juga umumnya akan menjadi makin penting karena aspek ”ketergantungan” IT juga makin besar. Artinya perlu terus dilakukan evaluasi kebutuhan perangkat.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan Sumber Daya Manusia dari organisasi dalam mengoperasikan dan memelihara sistem agar dapat berfungsi optimal dan berkesinambungan. Kemampuan dan keandalan sistem yang tinggi dalam jangka panjang menjadi kurang berpengaruh apabila kemampuan SDM di dalam organisasi tidak ditingkatkan. Terjadinya perubahan budaya kerja baik secara individu, kerjasama kelompok, maupun keseluruhan organisasi juga menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya. Dari pembahasan aspek-aspek di atas dapat disimpulkan bahwa perlu disiapkan strategi untuk menerapkan sistem secara optimal ke semua bagian organisasi sejak tahap perencanaan.

KESIMPULAN

Implikasi Penerapan IT terhadap organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan karena dengan adanya teknologi infomasi semua urusan bisa dipermudah, dalam artian bisa mengefesiensikan waktu dan biaya, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa langsung memberikan keluhan mereka melalui teknologi informasi baik itu dari website pemda yang disediakan, atau melalui email yang resmi.

REFERENSI

Liajulia, Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi, diunduh dari http://liajulia14.blogspot.com/2010/03/dampak-pemanfaatan-teknologi-informasi.html, pada tanggal 24 Februari 2013

Syarnubi Som, Aplikasi Dan Manfaat Teknologi Informasi Dalam Manajemen Perkantoran Modern, diunduh dari blog : http://syarnubi.wordpress.com pada tanggal 24 Februari 2013

Bagus, Dimas. Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari. 2009, Dapat diperoleh melalui situs http://dhimasbagus.blog.uns.ac.id/ pada tanggal 24 Februari 2013

Posted in Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment