Perspektif dan Teori Dalam Formulasi Kebijakan

Perspektif adalah cara pandang yang dipergunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan menjelaskan suatu obyek yang dikaji dalam ilmu social. Perspektif (mazhab/kelompok pandangan/ kelompok teori) formulasi kebijakan publik :

  1. Perspektif dominasi peran negara (kepentingan elit)
  2. Perspektif dominasi peran swasta (kepentingan pasar)
  3. Perspektif dominasi peran warga (kepentingan pelayanan publik)

PERSPEKTIF DOMINASI PERAN NEGARA :

Menjelaskan bahwa kebijakan publik secara formal dan esensial dibuat secara dominan dan demi kepentingan aktor-aktor pemerintahan. Role of government is rowing (designing and implementing policies focusing on a single, politically defined objective). Public interest is politically defined and expressed in law.

Dalam perspektif dominasi peran negara ada tujuh model, yaitu :

  1. Model kelembagaan (institutional) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang memang dianggap memiliki tugas dan hak yang sah untuk itu. Secara struktural, pemerintah adalah pihak yang telah diserahi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur negara. Maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.
  2. Model proses (process) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah setelah menerima artikulasi dan agregasi kepentingan dari masyarakat.
  3. Model sistem (system) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah melalui tahap-tahap: input (berupa tuntutan dan dukungan), throughput (berupa pembuatan keputusan), dan output (berupa peraturan perundang-undangan).
  4. Model elit (elite) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang mewakili kepentingan elit-elit pemegang kekuasaan negara. Dalam hal ini, kebijakan publik dibuat secara top-down untuk mempertahankan status quo.
  5. Model rasional atau model rasional komprehensif menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan berdasarkan pertimbangan cost-benefit analysis (analisis perbandingan biaya-manfaat) dari segi efisiensi keuangan.
  6. Model inkremental (incremental) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan praktis untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya dengan perubahan sedikit demi sedikit (prinsip evolusioner, bukan revolusioner).
  7. Model pengamatan terpadu (mixed-scanning) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan berupa penggabungan antara model rasional dan model inkremental.

Dalam perspektif dominasi peran negara juga ada:

  1. Pendekatan kepentingan negara (state interests approach) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara yang memiliki independensi untuk membela kepentingan negara, misalnya kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara.
  2. Pendekatan politik birokratik (bureaucratic politics approach) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara dengan pertimbangan lebih karena untuk membela kepentingan instansi pemerintahannya sendiri dalam kerangka bersaing dengan kepentingan instansi pemerintah lainnya
  3. Model-model aktor rasional (rational actor models) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara dengan mempertimbangkan semua sumberdaya, informasi, dan alternatif demi tercapainya preferensi para pejabat negara itu sendiri.

PERSPEKTIF DOMINASI PERAN SWASTA:

Kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara esensial sesungguhnya mewakili kepentingan elit-elit secara ekonomi. Role of government is steering (acting as a catalyst to unleash market forces) Public interest represents the aggregation of individual interests.

Dalam perspektif dominasi peran swasta ada 4 model yaitu :

  1. Model kelompok (group) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Peran pemerintah adalah mencari titik kompromi (keseimbangan) di antara kelompok-kelompok itu. Pemerintah menjadi “wasit” dengan aturan mainnya.
  2. Model pilihan publik (public choice) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili kepentingan-kepentingan individu-individu dalam masyarakat dan pemerintahan dalam mengejar (memaksimalkan) kepentingan ekonominya.
  3. Model teori permainan menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik berusaha memperoleh dampak keputusan yang mengamankan keuntungannya yang dimaksimalkan dari kelemahan lawan. Hasil keputusannya lebih “transaksional” ketimbang “zero sum game”.
  4. Model perencanaan strategis menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili organisasi-organisasi yang terutama secara ekonomi berkepentingan untuk melangsungkan eksistensinya dalam rangka beradaptasi dg perubahan lingkungan global.

Dalam perspektif dominasi peran swasta juga ada:

  1. Pendekatan-pendekatan analisis kelas (class analytic approaches)
    Pedekatan analisis kelas menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh para pejabat negara, tetapi secara substansial mewakili kepentingan kelas dominan (kaum kapitalis/borjuis) yang akan melanggengkan kekuasaannya (status quo) (secara ekonomi dan politik) di atas (“mengeksploitasi”) kelas subordinasi (kaum proletar dan buruh). (Lihat teori Marxist, Neo-Marxist, dan Dependency)
  1. Pendekatan-pendekatan pluralis (pluralist approaches)
    Pendekatan-pendekatan pluralis menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili formasi konflik, tawar-menawar, dan koalisi di antara kelompok-kelompok sosial yang sangat beragam dalam masyarakat  guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan  bersama dari para anggotanya.

Contoh Kebijakan Publik Era Gus Dur dan Megawati tentang Keberadaan Keturunan Cina di Indonesia.

Gus Dur mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kaum Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga. Dengan Keppres No 19/2002, Megawati menetapkan Imlek, tahun baru China, sebagai hari libur nasional. (Editorial Media Indonesia, Sabtu, 13 Februari 2010)

  1. Pendekatan-pendekatan pilihan public (public choice approaches)
    Pendekatan-pendekatan pilihan publik berakar pada teori pilihan publik yang berasumsi bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri yang berkoalisi ke dalam kelompok kepentingan yang terorganisasi.

PERSPEKTIF DOMINASI PERAN WARGA

Kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara esensial mewakili kepentingan warga masyarakat. Role of government is serving (negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creating shared values). Public interest is the result of a dialogue about shared values.

Dalam perspektif dominasi peran warga:

  1. Model demokrasi (democracy) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial melibatkan anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat secara sangat luas (partisipatif). Partisipasi masyarakat yang substantif, bukan sekedar mobilitatif (formal atau prosedural).
  1. Model pelayanan publik (public service)
    Model pelayanan publik menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial dilakukan oleh warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Pemerintah bertindak memperantarai para warga dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebutuhan pelayanan publiknya, mendialogkan, dan merumuskan  solusinya, serta menjadikannya sebagai keputusan bersama.

Anda tidak bisa menjadi seorang perenang hanya dengan membaca buku tentang renang atau mendengar omongan orang tentang renang. Anda harus terjun sendiri kedalam air, lalu akan anda temukan seperti apa renang itu