Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UMY

Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP) UMY adalah satu-satunya jurusan IP yang terakreditasi A dan mendapat dana hibah kompetisi dari Dirjen DIKTI. Jurusan IP senantiasa berusaha mengikuti perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan fenomena penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu jurusan IP selalu mengevaluasi kurikulumnya secara berskala. Reformasi yang bergulir sejak 1999 telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan melahirkan tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bebas koluasi, korupsi dan nepotisme.

Profil

Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menempati peringkat 3 besar nasional dari 60 Program Studi IP seluruh Indonesia berdasarkan akreditasi BAN-PT. Akreditasi A dari BAN-PT diperoleh dari Jurusan – Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Visi

Menjadi pusat unggulan serta pusat pengembangan Ilmu politik dan manajemen public, melalui pendididkan , penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas serta dibekali nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Misi

  1. Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa melalui proses belajar mengajar dalam spesialisasi ilmu politik dan manajemen public.
  2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dibidang politik dan manajemen public yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  3. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan (pengabdian) pada masyarakat dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, saat ini di Jurusan Ilmu Pemerintahan terdapat 2 kelas yaitu “Regular Class” dan “International Class” serta dua konsentrasi yaitu Ilmu Poitik dan Manajemen Publik. Dari kedua konsentrasi tersebut, orientasi kerja alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan bukan hanya kepada jajaran birokrasi pemerintahan, namun juga dalam aktifitas politik (sebagai politisi), jurnalisme, pendidikan, dan organisasi-organisasi publik lainnya. Apalagi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dibutuhkan monitoring dan advokasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi publik di luar jajaran pemerintahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s