Formulasi Kebijakan Publik

Kebijakan biasanya digambarkan sebagai sebuah rencana tindakan sengaja untuk menuntun keputusan dan mencapai hasil rasional. Namun, istilah ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan, meskipun tidak direncanakan. Kebijakan adalah keputusan spesifik tentang apa manfaat berbagai sumberdaya dalam organisasi akan digunakan dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan.

“kebijakan” (policy) berbeda dengan “kebijaksanaan” (wisdom). Kebijakan adalah keputusan memilih alternatif terbaik setelah melalui analisis mendalam untuk memecahkan masalah. Kebijaksanaan adalah keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang karena alasan-alasan tertentu.

Istilah itu berlaku untuk pemerintah, organisasi sektor swasta dan kelompok, dan juga individu. Perintah kepresidenan, kebijakan perusahaan, dan aturan parlemen merupakan contoh kebijakan. Kebijakan berbeda dari aturan atau hukum. Sementara hukum bisa memaksa atau melarang perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya panduan tindakan terhadap mereka yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kebijakan publik secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan atau ketiadaan tindakan yang diambil oleh badan pemerintah (keputusan pemerintah) berkenaan dengan masalah tertentu atau serangkaian isu. Sarjana lain mendefinisikannya sebagai sistem “tindakan-tindakan, langkah-langkah regulasi, hukum, dan prioritas pendanaan mengenai topik tertentu diresmikan oleh sebuah badan pemerintah atau wakil-wakilnya”. Kebijakan publik umumnya diwujudkan dalam konstitusi, tindakan legislatif, dan keputusan peradilan.

Di Amerika Serikat, konsep ini tidak hanya mengacu pada hasil akhir dari kebijakan, tetapi lebih luas untuk pengambilan keputusan dan analisis keputusan pemerintah. Kebijakan publik juga dianggap sebagai disiplin akademis, seperti yang dipelajari oleh para profesor dan mahasiswa di sekolah-sekolah kebijakan publik universitas besar di seluruh negeri. Amerika (Amerika Serikat) asosiasi profesional praktisi kebijakan publik, peneliti, akademisi, dan mahasiswa adalah Asosiasi Analisis Kebijakan Publik dan Manajemen.

Dari beberapa kajian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian Kebijakan Publik yaitu :

  1. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan.
  2. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
  3. Kebijakan publik adalah “whatever a government decides to do or not to do” untuk merespon terhadap suatu isu (masalah) politik/publik.
  4. Kebijakan publik adalah sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah (dalam masyarakat), dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”.

 

Bentuk –bentuk Kebijakan

Bentuk kebijakan itu ada empat bentu yaitu, antara lain :

  • Bentuk regulatory yaitu mengatur perilaku orang;
  • Bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin;
  • Bentuk distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu; dan
  • Bentuk constituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara.

Proses perumusan kebijakan biasanya menyertakan sebuah usaha untuk menilai pada beberapa area dalam dampak kebijakan potensial yang mungkin, untuk mengurangi kemungkinan bahwa kebijakan tertentu akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Karena sifat dari beberapa sistem adaptif kompleks seperti masyarakat dan pemerintah, hal itu barangkali tidak berkemungkinan untuk menilai semua kemungkinan dampak dari kebijakan tertentu.

Formulasi Kebijakan “dimuat” dalam Legal Drafting Legal yaitu menciptakan (aturan) mengikat, teks hukum. Ini termasuk aturan yang diundangkan seperti undang-undang, peraturan, dan regulasi; kontrak (swasta dan masyarakat); dokumen hukum pribadi seperti surat wasiat dan kepercayaan, dan dokumen-dokumen hukum publik seperti pengumuman dan instruksi. Legal drafting tidak memerlukan rujukan otoritas hukum, dan umumnya ditulis tanpa kata-kata bergaya.

Contoh-contoh Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta

  1. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta (yang menurut versi Pemkot itu) sebagai solusi terhadap masalah penurunan kunjungan wisata pasca gempa 2006 adalah sebagai berikut:
  2. Pembentukan Komite Pemulihan Pariwisata Yogyakarta (KPPY)
  3. Pemberian Kemudahan dan Pengurangan Pajak
  4. Promosi Pariwisata
  5. Penyelenggaraan Event Seni, Budaya, dan Kepariwisataan
  6. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk merelokasi pedagang “klithikan” dari Jl. Mangkubumi ke bekas pasar Kuncen dimuat dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007.
  7. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan:
    1. Alokasi anggaran pendidikan lebih dari 20 % dari APBD di luar gaji guru sejak tahun 2006.
    2. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) untuk anak TK dan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
    3. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Substansi dari Peraturan Walikota ini adalah dalam penerimaan siswa baru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, calon peserta didik baru tidak dipungut biaya administrasi karena dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) . Biaya pendaftaran dibebankan kepada calon peserta didik baru TK,SMA, dan SMK.

Beberapa Kebijakan Pemerintah Kontroversial Indonesia :

  1. Kebijakan dana talangan untuk Bank Century yang awalnya 632 Milyar membengkak sampai 1000% menjadi 6,7 Trilyun.
  2. Kebijakan pembelian mobil pejabat negara seharga 1,3 M.
  3. Kebijakan rencana pembelian pesawat kepresidenan seharga 200 M.
  4. Kebijakan dari banyak pemda yang mengalokasikan dana APBD untuk sektor publik yang hanya sekitar 20% dari total dana APBD.
  5. Kebijakan penyelenggaraan Bis TransJogja.
  6. Kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah.

Mungkin sampai disini dulu saya share tentang Formulasi Kebijakan Publik, nantikan selanjutnya pembahasan Perspektif dan teori dalam Formulasi Kebijakan di blog ini, stay cun nantikan pembahasan selanjutnya. 😀